Rachmawati vs Megawati
Oleh: Kopral Jono
dibaca normal 5 menit
INTI BERITA
- Rachmawati menganggap Megawati telah melanggar konsensus keluarga karena bergabung PDI.
- Terakhir kali Rachmawati bertemu Megawati saat meninggalnya Taufik Kiemas pada 2013.
Rahmawati menyerang Jokowi itu cerita baru. Yang lebih lama adalah Rachmawati menyerang Megawati. Apa yang sebenarnya terjadi di antara putri Sukarno ini?
Rachmawati Soekarno Putri ditangkap kepolisian. Ia bukan hanya ditangkap, melainkan dijadikan tersangka dugaan permufakatan jahat melakukan makar. Anak ketiga Bung Karno ini ditangkap bersama sembilan orang lainnya beberapa jam sebelum Aksi Bela Islam jilid 3 pada 2 Desember 2016.
Rachmawati memang bersikap keras kepada pemerintahan Joko Widodo. Bahkan sejak masa kampanye pemilihan presiden 2014, Rachma menyerang Jokowi dengan sangat agresif. Ia rela meninggalkan Partai Nasdem yang memilih mendukung Jokowi dan menyeberang ke Partai Gerindra seraya mendukung Prabowo Subianto.
Kendati demikian, semua orang tahu bahwa serangan Rachma sebenarnya justru ditujukan kepada kakaknya, Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Serangan Rachma kepada Jokowi, pada dasarnya, adalah serangan juga kepada Megawati. Dan itu sudah ia lakukan jauh sebelum Jokowi menjadi presiden, bahkan sebelum nama Joko Widodo muncul di Solo.
Perseteruan di internal trah Sukarno memang bukan barang baru. Dan perseteruan itu tak hanya berlangsung antara Rachma dan Mega, melainkan juga Sukmawati Sokarno Putri. Akan tetapi, serangan Sukmawati kepada Mega memang tidak seterbuka dan seintens yang dilakukan Rachma.
Melanggar Konsensus Keluarga?
Rachma menganggap kakaknya telah melanggar konsensus keluarga. Pelanggaran itulah yang, bagi Rachma, menjadi pemicu utama perseteruan keduanya.
Semua bermula pada Pemilu tahun 1977. Saat itu, Orde Baru memaksakan dipraktikkannya penyederhanaan peserta Pemilu hanya menjadi tiga peserta yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai berhaluan Islam dipaksa melebur ke dalam PPP dan partai-partai nasionalis (dan berhaluan Kristen dan Katolik) dipaksa fusi ke dalam PDI.
Salah satu yang dileburkan menjadi PDI adalah Partai Nasional Indonesia, partai yang dibesarkan oleh Sukarno. Pada Pemilu 1977 itu, PDI mendapat perolehan 29 kursi di DPR-RI. Namun, pada Pemilu berikutnya, 1983, PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi hanya memperoleh 24 kursi saja.
Menyambut Pemilu 1987, Soerjadi mencari cara untuk menaikkan popularitas partainya. Di bawah tekanan kuat Rezim Orde Baru, Soerjadi menganggap salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyalakan kembali basis massa Sukarno. Maka dari itu dia meminang trah Sukarno, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati, dan Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dengan PDI. Mereka bertiga menerima ajakan Soerjadi.
Namun di balik itu, ada konsensus keluarga yang sudah dibuat jauh sebelum itu. Berdasarkan riset Hadi Mustafa berjudul “Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri Dalam PDIP,” trah Sukarno memiliki kesepakatan menjauhi dunia politik.
Sebabnya ialah phobia begitu dalam atas kudeta yang menimpa ayah mereka. Alasan penguat lainnya ialah, saat itu tak ada satupun partai politik yang berlandaskan ideologi bentukan Sukarno, Marhaenisme. Kemungkinan untuk membuat partai atau terjun ke dalam politik hanya boleh dilakukan jika Soeharto sudah tumbang.
Kesepakatan tersebut disetujui dengan bulat, baik oleh seluruh keturunan Sukarno dari istri ke-3, Fatmawati, maupun keturunan dari istri-istri yang lain. Tapi konsensus itu dilanggar ketika Megawati menerima pinangan Soerjadi untuk bergabung dengan PDI.
Megawati diberi jabatan sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat. Mitos Megawati sebagai duplikasi Sukarno menjadi bahan promosi utama. Megawati juga diberikan kesempatan menjadi juru kampanye PDIP. Meski dikenal tak banyak bicara, namun dia dianggap menjadi salah satu sendi untuk mendongkrak citra partai. Hal tersebut lantaran nama besar Sukarno menempel pada Megawati.
Atas pembacaan politik bahwa suara partai Sukarno, PNI memiliki dukungan yang kuat di Jawa Tengah, maka Megawati dijadikan calon legislatif di DPR. Caranya dengan memasang Megawati sebagai anggota DPR Dapil Jawa Tengah.
Hasilnya, dia dengan mudah melanggeng ke ruang legislatif. Kemenangannya pun meningkatkan suara partai yang dideklarasikan pada 1973, tiga tahun setelah Sukarno wafat itu, meningkat drastis di Jawa Tengah. Perolehan kursi PDI bertambah menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987.
Tapi Soerjadi memastikan Megawati tak dapat mengotak-atik sistem internal partainya. Soerjadi tak berikan porsi Megawati sebagai pengurus dalam struktur DPP maupun Fraksi PDI di DPR. Tapi Megawati hanya diplot sebagai juru bicara fraksi PDIP di DPR. Megawati yang pasif dalam merespons realitas sosial dan tak pandai menangkal serangan politik rival partainya, tak dianggap sebagai masalah.
Pada tahun 26 Desember 1993, Soerjadi terpilih kembali menjadi ketua umum pada Kongres PDI di Medan. Namun rezim Orde Baru tak suka dengan hal tersebut. Sebab Soerjadi terbukti mampu menaikkan citra PDI terlepas dari apapun caranya. Jika dibiarkan begitu saja, suara Golkar terancam.
Maka dari itu Soeharto berupaya membentuk Kongres Luar Biasa PDIP di Surabaya. Tapi Soeharto kembali kaget, Soerjadi berhasil dibendung, tapi yang muncul malah anak rival politiknya, Megawati. Soeharto khawatir kekuatan Sukarno menyala kembali.
Kubu Soerjadi pun menggelar Kongres PDI di Medan. Pada 23 Juni 1996, sesuai settingan, Soerjadi menang. Lantas Soeharto mengklaim bahwa ketua umum PDI yang sah secara hukum adalah Soerjadi.
Pada 1996, partai PDI diacak-acak oleh Rezim Orde Baru. Partai tersebut dibelah dua, antara yang Pro-Megawati dengan yang Pro-Soerjadi yang didukung Soeharto. Dampaknya terjadi peristiwa berebut Kantor PDIP. Sampai akhirnya kantor tersebut diserang massa kiriman Soeharto yang pada akhirnya disebut sebagai peristiwa Kudatuli.
Hingga Pemilu 1997 menjadi awal bagi kehancuran partai. PDI hanya sanggup mengantongi sebanyak 11 kursi di DPR. Sebab Megawai menginstruksikan pada seluruh loyalisnya untuk golput. Suara PDI saat itu beralih pada PPP.
Setahun setelah Soeharto tumbang, Megawati mendeklarasikan berdirinya PDI Perjuangan. Logonya mirip PDI namun logo banteng dibuat lebih gemuk. Ketika ikut Pemilu pada 1999, PDI Perjuangan 153 kursi.
Kemarahan yang Membatu
Rachmawati marah bukan hanya karena menganggap Mega melanggar konsensus keluarga, namun karena merasa Mega bermain-main dengan faksi militer yang dipimpin L.B. Moerdani.
Benny Moerdani, menurut Rachma, mulai mendekati keluarga Bung Karno pada awal 1980-an. Situasi politik saat itu sudah tidak berpihak pada Moerdani karena Soeharto mulai mengabaikannya, bahkan kemudian menyingkirkan Moerdani.
Moerdani inilah yang dianggap sebagai biang kerok perpecahan keluarga Sukarno. Bergabungnya Megawati ke dalam PDI dianggap sebagai siasat Moerdani. Rachma mengaku dirinya lebih dulu didekati kelompok Moerdani, namun karena menolak maka mulailah mendekati trah Sukarno yang lain.
Rachma berharap anak pertama Sukarno, Guntur, mau menghentikan langkah Mega yang bergabung dengan PDI. Namun ia melihat Guntur tidak tertarik untuk mencegah, bahkan terkesan memberi restu. Alasan Guntur, menurut Rachma, adalah karena anak-anak Sukarno semuanya sudah dewasa jadi tidak perlu diatur-atur lagi.
Betapa pun kerasnya usaha Rachma, namun Mega tetap bergeming. Ia mengaku pernah bertemu Mega pada 1993. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, Rachma menggugat keputusan kakaknya. Namun, katanya, Mega tidak menjawab sekali pun. Diam.
Setelah reformasi, serangan Rachma kepada Megawati mengambil jalur yang terbuka dan terang-terangan. Salah satu pemicunya saat Megawati dianggapnya bersekongkol menjatuhkan Gus Dur dari kursi Presiden pada 2001. Rachma memilih mendukung Gus Dur.
Naiknya Megawati menjadi presiden pada 2001 kian meneguhkan tekad Rachma untuk tampil sendiri sebagai tokoh politik. Pada 2002, ia mendirikan Partai Pelopor. Alih-alih menggembosi, PDIP tetap melenggang sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, sedangkan Partai Pelopor kian lama kian redup.
Gagal dengan Partai Pelopor, Rachmawati kemudian bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dia langsung didapuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem oleh Surya Paloh. Salah satu putra Rachmawati, Mahardika atau Didi, menjadi anggota DPR-RI dari Partai Nasdem.
Tapi pada Pilpres 2014, Partai NasDem memberikan dukungan yang sama pada Joko Wododo dan Jusuf Kalla, calon yang diusung oleh PDIP. Sontak Rachmawati pun tidak terima. Dia memilih keluar dari Nasdem dan memutuskan mendukunga pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Atas sikapnya di Pilpres 2014, Prabowo justru mengangkat Rachmawati menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi DPP Partai Gerindra. Kali ini persaingan kedua putri Sukarno makin mustahil untuk akur.
Rachmawati memang bersikap keras kepada pemerintahan Joko Widodo. Bahkan sejak masa kampanye pemilihan presiden 2014, Rachma menyerang Jokowi dengan sangat agresif. Ia rela meninggalkan Partai Nasdem yang memilih mendukung Jokowi dan menyeberang ke Partai Gerindra seraya mendukung Prabowo Subianto.
Kendati demikian, semua orang tahu bahwa serangan Rachma sebenarnya justru ditujukan kepada kakaknya, Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Serangan Rachma kepada Jokowi, pada dasarnya, adalah serangan juga kepada Megawati. Dan itu sudah ia lakukan jauh sebelum Jokowi menjadi presiden, bahkan sebelum nama Joko Widodo muncul di Solo.
Perseteruan di internal trah Sukarno memang bukan barang baru. Dan perseteruan itu tak hanya berlangsung antara Rachma dan Mega, melainkan juga Sukmawati Sokarno Putri. Akan tetapi, serangan Sukmawati kepada Mega memang tidak seterbuka dan seintens yang dilakukan Rachma.
Melanggar Konsensus Keluarga?
Rachma menganggap kakaknya telah melanggar konsensus keluarga. Pelanggaran itulah yang, bagi Rachma, menjadi pemicu utama perseteruan keduanya.
Semua bermula pada Pemilu tahun 1977. Saat itu, Orde Baru memaksakan dipraktikkannya penyederhanaan peserta Pemilu hanya menjadi tiga peserta yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai berhaluan Islam dipaksa melebur ke dalam PPP dan partai-partai nasionalis (dan berhaluan Kristen dan Katolik) dipaksa fusi ke dalam PDI.
Salah satu yang dileburkan menjadi PDI adalah Partai Nasional Indonesia, partai yang dibesarkan oleh Sukarno. Pada Pemilu 1977 itu, PDI mendapat perolehan 29 kursi di DPR-RI. Namun, pada Pemilu berikutnya, 1983, PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi hanya memperoleh 24 kursi saja.
Menyambut Pemilu 1987, Soerjadi mencari cara untuk menaikkan popularitas partainya. Di bawah tekanan kuat Rezim Orde Baru, Soerjadi menganggap salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyalakan kembali basis massa Sukarno. Maka dari itu dia meminang trah Sukarno, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati, dan Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dengan PDI. Mereka bertiga menerima ajakan Soerjadi.
Namun di balik itu, ada konsensus keluarga yang sudah dibuat jauh sebelum itu. Berdasarkan riset Hadi Mustafa berjudul “Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri Dalam PDIP,” trah Sukarno memiliki kesepakatan menjauhi dunia politik.
Sebabnya ialah phobia begitu dalam atas kudeta yang menimpa ayah mereka. Alasan penguat lainnya ialah, saat itu tak ada satupun partai politik yang berlandaskan ideologi bentukan Sukarno, Marhaenisme. Kemungkinan untuk membuat partai atau terjun ke dalam politik hanya boleh dilakukan jika Soeharto sudah tumbang.
Kesepakatan tersebut disetujui dengan bulat, baik oleh seluruh keturunan Sukarno dari istri ke-3, Fatmawati, maupun keturunan dari istri-istri yang lain. Tapi konsensus itu dilanggar ketika Megawati menerima pinangan Soerjadi untuk bergabung dengan PDI.
Megawati diberi jabatan sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat. Mitos Megawati sebagai duplikasi Sukarno menjadi bahan promosi utama. Megawati juga diberikan kesempatan menjadi juru kampanye PDIP. Meski dikenal tak banyak bicara, namun dia dianggap menjadi salah satu sendi untuk mendongkrak citra partai. Hal tersebut lantaran nama besar Sukarno menempel pada Megawati.
Atas pembacaan politik bahwa suara partai Sukarno, PNI memiliki dukungan yang kuat di Jawa Tengah, maka Megawati dijadikan calon legislatif di DPR. Caranya dengan memasang Megawati sebagai anggota DPR Dapil Jawa Tengah.
Hasilnya, dia dengan mudah melanggeng ke ruang legislatif. Kemenangannya pun meningkatkan suara partai yang dideklarasikan pada 1973, tiga tahun setelah Sukarno wafat itu, meningkat drastis di Jawa Tengah. Perolehan kursi PDI bertambah menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987.
Tapi Soerjadi memastikan Megawati tak dapat mengotak-atik sistem internal partainya. Soerjadi tak berikan porsi Megawati sebagai pengurus dalam struktur DPP maupun Fraksi PDI di DPR. Tapi Megawati hanya diplot sebagai juru bicara fraksi PDIP di DPR. Megawati yang pasif dalam merespons realitas sosial dan tak pandai menangkal serangan politik rival partainya, tak dianggap sebagai masalah.
Pada tahun 26 Desember 1993, Soerjadi terpilih kembali menjadi ketua umum pada Kongres PDI di Medan. Namun rezim Orde Baru tak suka dengan hal tersebut. Sebab Soerjadi terbukti mampu menaikkan citra PDI terlepas dari apapun caranya. Jika dibiarkan begitu saja, suara Golkar terancam.
Maka dari itu Soeharto berupaya membentuk Kongres Luar Biasa PDIP di Surabaya. Tapi Soeharto kembali kaget, Soerjadi berhasil dibendung, tapi yang muncul malah anak rival politiknya, Megawati. Soeharto khawatir kekuatan Sukarno menyala kembali.
Kubu Soerjadi pun menggelar Kongres PDI di Medan. Pada 23 Juni 1996, sesuai settingan, Soerjadi menang. Lantas Soeharto mengklaim bahwa ketua umum PDI yang sah secara hukum adalah Soerjadi.
Pada 1996, partai PDI diacak-acak oleh Rezim Orde Baru. Partai tersebut dibelah dua, antara yang Pro-Megawati dengan yang Pro-Soerjadi yang didukung Soeharto. Dampaknya terjadi peristiwa berebut Kantor PDIP. Sampai akhirnya kantor tersebut diserang massa kiriman Soeharto yang pada akhirnya disebut sebagai peristiwa Kudatuli.
Hingga Pemilu 1997 menjadi awal bagi kehancuran partai. PDI hanya sanggup mengantongi sebanyak 11 kursi di DPR. Sebab Megawai menginstruksikan pada seluruh loyalisnya untuk golput. Suara PDI saat itu beralih pada PPP.
Setahun setelah Soeharto tumbang, Megawati mendeklarasikan berdirinya PDI Perjuangan. Logonya mirip PDI namun logo banteng dibuat lebih gemuk. Ketika ikut Pemilu pada 1999, PDI Perjuangan 153 kursi.
Kemarahan yang Membatu
Rachmawati marah bukan hanya karena menganggap Mega melanggar konsensus keluarga, namun karena merasa Mega bermain-main dengan faksi militer yang dipimpin L.B. Moerdani.
Benny Moerdani, menurut Rachma, mulai mendekati keluarga Bung Karno pada awal 1980-an. Situasi politik saat itu sudah tidak berpihak pada Moerdani karena Soeharto mulai mengabaikannya, bahkan kemudian menyingkirkan Moerdani.
Moerdani inilah yang dianggap sebagai biang kerok perpecahan keluarga Sukarno. Bergabungnya Megawati ke dalam PDI dianggap sebagai siasat Moerdani. Rachma mengaku dirinya lebih dulu didekati kelompok Moerdani, namun karena menolak maka mulailah mendekati trah Sukarno yang lain.
Rachma berharap anak pertama Sukarno, Guntur, mau menghentikan langkah Mega yang bergabung dengan PDI. Namun ia melihat Guntur tidak tertarik untuk mencegah, bahkan terkesan memberi restu. Alasan Guntur, menurut Rachma, adalah karena anak-anak Sukarno semuanya sudah dewasa jadi tidak perlu diatur-atur lagi.
Betapa pun kerasnya usaha Rachma, namun Mega tetap bergeming. Ia mengaku pernah bertemu Mega pada 1993. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, Rachma menggugat keputusan kakaknya. Namun, katanya, Mega tidak menjawab sekali pun. Diam.
Setelah reformasi, serangan Rachma kepada Megawati mengambil jalur yang terbuka dan terang-terangan. Salah satu pemicunya saat Megawati dianggapnya bersekongkol menjatuhkan Gus Dur dari kursi Presiden pada 2001. Rachma memilih mendukung Gus Dur.
Naiknya Megawati menjadi presiden pada 2001 kian meneguhkan tekad Rachma untuk tampil sendiri sebagai tokoh politik. Pada 2002, ia mendirikan Partai Pelopor. Alih-alih menggembosi, PDIP tetap melenggang sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, sedangkan Partai Pelopor kian lama kian redup.
Gagal dengan Partai Pelopor, Rachmawati kemudian bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dia langsung didapuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem oleh Surya Paloh. Salah satu putra Rachmawati, Mahardika atau Didi, menjadi anggota DPR-RI dari Partai Nasdem.
Tapi pada Pilpres 2014, Partai NasDem memberikan dukungan yang sama pada Joko Wododo dan Jusuf Kalla, calon yang diusung oleh PDIP. Sontak Rachmawati pun tidak terima. Dia memilih keluar dari Nasdem dan memutuskan mendukunga pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Atas sikapnya di Pilpres 2014, Prabowo justru mengangkat Rachmawati menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi DPP Partai Gerindra. Kali ini persaingan kedua putri Sukarno makin mustahil untuk akur.
“Ada anak biologis dan anak ideologis. Mega memang anak biologis tapi bukan anak ideologis. (Kalau Megawati) anak ideologis dia akan bawa pikiran-pikiran bapaknya. Tidak mungkin seperti sekarang ini,” kata Rachmawati di kediamannya, Jakarta, Sabtu (17/9/2016) malam seperti dikutip Kompas.com.
Rachmawati selalu menganggap Megawati tidak peduli dengan ajaran bapaknya. "Ini hanya simbol-simbol, pakai gambar Sukarno dijual. Semua yang diimplementasikan bertentangan dengan pemikiran Sukarno kok," ucap Rachmawati.
Retorika yang terus diulang Rachma untuk membuktikan Mega hanyalah anak biologis adalah dilakukannya amandemen UUD 1945 di masa kepemimpinan Mega sebagai presiden. Rachma juga menuding penjualan aset-aset negara di masa kepemimpinan Mega sebagai bukti bahwa kakaknya sama sekali tidak meresapi nasionalisme ala Sukarno.
Poin lain yang sering diulang Rachma adalah ketidakberanian Megawati mencabut Ketetapan MPRS-RI No XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan mandat kepemimpinan Sukarno. Bagi Rachma, ketidaksediaan Mega memaksimalkan kekuasaan untuk merehabilitasi nama bapaknya menjadi bukti bahwa Mega memang tidak mewarisi ajaran Sukarno.
"Sukarno dicabut hak politiknya, karena alirannya dianggap komunisme. Megawati sebagai putrinya diam saja," kecam Rachma pada awal 2016 lalu.
Serangan Rachma kepada Mega ini, sampai batas tertentu, sebenarnya bisa saja mengarah kepada dirinya sendiri. Sampai sekarang pun Rachma masih terus menerus membawa-bawa nama Sukarno. Bahkan ia pun mengubah namanya, menambahi Sukarno Putri di belakang namanya, sesuatu yang sebenarnya tidak melekat pada namanya sejak lahir.
Megawati sendiri praktis tidak pernah bersuara mengenai serangan-serangan Rachma. Mega nyaris tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang sepak terjang adiknya itu. Baik itu pernyataan agresif maupun bantahan. Sehingga cerita sejauh ini masih diisi oleh versinya Rachmawati saja.
Sekali waktu, Taufik Kiemas, suami Mega, pernah mengomentari sepak terjang Rachma. Namun itu pun komentar yang pendek dan cenderung tidak mau ambil pusing. Kita tidak perlu mencampuri dapur orang lain, kira-kira begitulah komentar Taufik Kiemas.
Saat Taufik Kiemas meninggal pada 2013 silam, Rachmawati datang melayat.
"Saya sudah lama enggak ketemu dia (Mega). Terakhir saat berbela sungkawa waktu suaminya Taufik Kiemas meninggal dan Megawati tidak pernah berani bertemu dengan saya," kata Rachmawati, pada Agustus 2014, tak lama setelah Pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi, calon presiden yang diusung Mega dan ditentang oleh Rachma.
(Diolah dari berbagai sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar